Kali ini pengajar.co.id ingin membagikan artikel tentang Demokrasi Terpimpin Berikut Penjelasannya:
Pengertian Demokrasi Terpimpin Adalah
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah metode pemerintahan dimana semua kebijakan atau keputusan yang diambil serta dilakukan berpusat terhadap satu orang, yakni pemimpin pemerintahan.
Sistem pemerintahan tersebut diketahui dengan nama ‘terkelola’ ialah suatu pemerintahan demokrasi dengan kenaikan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut metode demokrasi terpimpin yakni dibawah pemerintahan penguasa tunggal.
Pada pelaksanaan tata cara pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan pada semua kebijakan yang diambil serta dijalankan oleh pemerintah lewat efektivitas teknik kinerja humas yang bersangkutan.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1. Kekuasaan Presiden
Pada tata cara demokrasi terpimpin, presiden berperan selaku penguasa tertinggi di dalam sebuah negara. Di Indonesia metode pemerintahan tersebut diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia ada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno abad itu.
Dengan adanya tata cara demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada kurun itu mampu mengubah bermacam peran dari wakil rakyat yang dikira tidak sejalan dengan kemauannya, utamanya di bidang politik.
2. Peran Partai Politik Terbatas
Ketika berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sungguh terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah cuma untuk menjadi penunjang beragam kebijakan presiden Soekarno.
3. Peran Militer Semakin Besar
Ketika kala demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sungguh kuat. Masa itu militer memiliki 2 fungsi (dwifungsi), ialah sebagai garda pertahanan negara serta berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata menimbulkan kekacauan politik di Indonesia.
4. Paham Komunisme Berkembang
Ketika itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI pada Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik hingga paham komunisme meningkat pesat pada periode itu.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers yang memiliki tugas untuk penyambung bunyi rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah pada pers itu membuat sebagian besar media menutup diri serta tidak berani mengedarkan berita alasannya adalah adanya ancaman dicekal.
6. Sentralisasi Pemerintah Pusat
Sistem demokrasi terpimpin munculnya ketidakadilan, salah satunya ialah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah sentra. Peran partai politik malah tidak jelas dalam pemerintahan sampai mengakibatkan kesemrawutan.
7. Terjadi Pelanggaran HAM
Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, serta tugas militer yang sungguh besar berefek pada meningkatnya langkah-langkah semena-mena pada masyarakat. Pelanggaran HAM sering dijalankan oleh pemerintah jika mendapatkan penduduk yang menentang kebijakan pemerintah tersebut.
Dampak Demokrasi Terpimpin
1. Dampak Positif
- Negara terhindar dari perpecahan serta krisis yang tidak berkesudahan.
- Mengembalikan UUD 1945 selaku pemikiran dalam melakukan pemerintahan.
- Menjadi permulaan dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, adalah MPRS dan DPAS.
2. Dampak Negatif
- Presiden, MPR, serta forum tinggi negara yang lain memiliki kekuasaan yang besar sehingga muncul peluangpenyalahgunaan.
- Memberlakukan Dwifungsi Militer hingga Militer bisa ikut berpolitik.
Latar Belakang Sejarah Demokrasi Terpimpin
Berawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta ketika itu, dimana beliau menganjurkan pentingnya guna membentuk partai-partai. Hal itu mendapat pinjaman dari penduduk Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada ketika itu.
Tapi, ternyata keberadaan partai-partai politik itu tidak memperbaiki metode demokrasi Indonesia. Adanya partai politik malah menimbulkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak dapat bertahan sampai 2 tahun.
Melihat hal itu, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan metode demokrasi terpimpin dengan argumentasi berikut:
- Melihat dari sisi keamanan nasional, demokrasi liberal malah mengakibatkan banyak gerakan separatis yang menciptakan negara tak stabil.
- Kalau dari segi ekonomi, perubahan kabinet yang sering terjadi menjadikan bermacam acara ekonomi yang sudah dirancang sebelumnya tidak bisa berlangsung dengan baik.
- Melihat dari sisi politik, gagalnya konstituante dalam merumuskan UUD baru guna mengambil alih UUD sementara 1950.
Demikianlah artikel dari pengajar.co.id perihal Demokrasi Terpimpin