Pada kesempatan kali ini pengajar.co.id akan membuat artikel mengenai Birokrasi Adalah, yuk disimak ulasannya dibawah ini:
Pengertian Birokrasi Adalah
Birokrasi ini berasal dari kata bahasa inggris ialah bureaucracy (Bureau + cracy), birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dalam bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang tertinggal di bawah tingkat atas, lazimnya didapatkan dalam forum yang administratif dan militer. Beberapa menerangkan arti dari birokrasi yakni struktur organisasi yang mempunyai prosedur, pembagian kerja, eksistensi hirarki, dan keberadaan hubungan impersonal.
Organisasi yang mempunyai metode birokrasi umumnya mempunyai mekanisme dan aturan yang ketat, sehingga proses operasional cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Meskipun ada pandangan baru bahwa birokrasi identik dengan ketidakefisienan, pemborosan dan kemalasan, faktanya ialah bahwa tata cara birokrasi diperlukan untuk proses operasional untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Sejarah Birokrasi
Birokrasi Masa Kerajaan
Sebagian besar kawasan Indonesia sebelum kehadiran orang aneh pada era ke-16, memeluk metode kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang membentuk metode pemerintah. Dalam sistem kerajaan, kemudi berada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan mutlak.
Semua keputusan berada di tangan raja dan siapa saja mesti mematuhi dan tunduk pada kehendak raja. Birokrasi pemerintah yang dibentuk pada waktu itu adalah birokrasi kerajaan, yang memiliki sifat sebagai berikut:
1) Penguasa menilai dan menggunakan administrasi publik sebagai dilema eksklusif;
2) Administrasi adalah ekspansi rumah tangga Istana;
3) Konscription ditujukan kepada langsung raja
4) ‘ Gaji ‘ raja terhadap bawahan intinya yaitu kado yang juga dapat ditarik setiap saat selaku keinginanraja;
5) Pejabat pemerintah mampu sekehndak hatinya melawan rakyat, mirip raja kerjakan.
Aparat kerajaan dikembangkan menurut dengan pertumbuhan kebutuhan raja. Di pemerintahan pusat (Keraton), problem pemerintah dipindahkan kepada empat pejabat tingkat Menteri (Wedana Lebet) yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat dari tingkat Menteri dari Menteri Kordinator (pepatih Lebet).
Pejabat pemerintah, masing-masing, mengambil staf (jumlah pramusaji ). Daerah di luar istana, sebagai wilayah King’s Beach menunjuk kepada Bupati-seorang Bupati setia kepada raja untuk menjadi penguasa tempat. Para Bupati biasanya ialah Bupati tua yang sudah ditaklukkan oleh raja, pemimpin masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri.
Dalam masyarakat Jawa tradisional, posisi dan status seseorang setidaknya ditentukan oleh korelasi darah dengan keluarga kerajaan atau sebab posisinya di tingkat birokrasi.
Birokrasi Masa Kolonial
Pelayanan publik selama pemerintahan kolonial Belanda tidak terpisah dari tata cara administrasi pemerintah yang kemudian dilakukan pada dikala itu.
Munculnya penguasa kolonial tidak mengganti banyak tata cara birokrasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia, sebagai bangsa yang ingin menguasai daerah Nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah yang masih dihormati oleh penduduk .
Motif utamanya untuk eksploitasi dan menanamkan imbas politiknya terhadap elit politik kerajaan semasa pemerintahan kolonial, terdapat Dualisme tata cara birokrasi pemerintah.
Di satu segi, tata cara administrasi kolonial (administrasi dalam negeri) telah diperkenalkan, yang memperkenalkan sistem birokrasi dan tata pemerintahan modern, sementara di sisi lain sistem tradisional (akhlak Governance) masih dipertahankan.
Birokrasi kolonial peringkat dalam hirarki yang memuncak di Raja Belanda. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di negara kolonial, ratu Belanda menyerahkan wakilnya, seorang Gubernur Jenderal.
Kekuasaan dan wewenang Gubernur Jenderal berhubungan dengan semua keputusan politik di daerah koloni ditaklukkan. Gubernur Jenderal dibantu oleh Gubernur dan Residen. Gubernur yakni wakil dari pemerintah sentra yang berbasis di Batavia untuk provinsi.
Sementara di tingkat kabupaten ada asisten dan pengawas penduduk yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk mengawasi Bupati dan Wedana yang bertanggung jawab atas pemerintah harian.
Pemerintah kolonial mengangkat Menteri pejabatnya sendiri, sebagian daerah di mana pemerintah kolonial dipegang, dan yang yang lain dalam pemerintahan ganda yang telah selain manajemen pejabat birokrasi kolonial masih ialah birokrasi tradisional.
Secara umum, masyarakat akhlak yang telah ditunjuk ke jajaran birokrasi kolonial termasuk siapa saja yang dihargai dengan gaji besar dan kecil yang disebut Priyayi.
Birokrasi Orde Lama
Akhir dari kekuasaan kolonial menjinjing perubahan sosial politik yang bermakna secara signifikan bagi kelangsungan metode birokrasi pemerintah.
Selisih-perbedaan pertimbangan yang terjadi di antara para pendiri bangsa pada kala kemerdekaan permulaan atas bentuk negara yang mau didirikan, tergolong dalam skema birokrasi, ditujukan untuk memecah bangsa dan integritas aparat pemerintah.
Perubahan bentuk negara dari kesatuan untuk berbasis Federal RIS Konstitusi melahirkan masalah dalam cara sketsa administrasi. Setidaknya ada dua duduk perkara dengan birokrasi pada waktu itu.
- Pertama, bagaimana pekerja Republik Indonesia yang sudah dipekerjakan untuk membela negara, tetapi relatif tidak memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang cukup.
- Kedua, bagaimana karyawan yang telah bekerja di pemerintah Belanda yang mempunyai keahlian, namun dianggap berbahaya atau tidak setia kepada tempat tanah air.
Demikian pula, pengenalan sistem Parlemen pemerintah dan tata cara politik yang terlibat antara 1950 dan 1959 telah memiliki efek pada suksesi sering kabinet cuma dalam beberapa bulan.
Penggantian kabinaet yang sering menimbulkan birokrasi menjadi sungguh terfragmentasi secara politis. Dalam birokrasi daya tarik antara berbagai kepentingan partai politik yang berpengaruh pada ketika itu.
Banyak kebijakan birokrasi pemerintah atau program yang lebih manis untuk kepentingan politik Partai berada dalam kekuasaan atau imbas di departemen. Program Departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan gampang dihapuskan oleh Menteri gres menduduki Departemen.
Birokrasi pada ketika itu betul-betul dipolitisasi sebagai alat politik yang berpengaruh atau besar lengan berkuasa. Dampak pemerintahan Parlemen telah menimbulkan kompetisi dan metode kerja yang tidak sehat dalam birokrasi.
Birkrasi menjadi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, birokrasi tidak pernah mampu menerapkan kebijakan atau programnya alasannya sering terjadi pergeseran pejabat partai politik yang memenangkan pemilu.
Setiap pejabat gres atau Menteri selalu menerapkan kebijakan yang berlawanan dari pendahulunya, yang berasal dari partai politik yang berlawanan.
Pengangkatan dan penempatan pegawai negeri sipil tidak didasarkan pada sistem Jasa, melainkan dalam pertimbangan kesetiaan politik kepada partai.
Birokrasi Era Orde Baru
Birokrasi Orde Baru yaitu untuk membuat strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung para pemukim di masyarakat, dan juga untuk sepenuhnya mengendalikan Piblik.
Strategi politik birokrasi adalah strategi dalam mengatur metode perwakilan kepentingan lewat jaringan fungsional non-ideologis, di mana tata cara menawarkan banyak sekali lisensi untuk kalangan fungsional dalam penduduk .
Seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk menetralisir pertentangan antara kelas atau antara golongan kepentingan dalam penduduk yang dipengaruhi oleh hilangnya pluralitas sosial, politik dan budaya.
Hukum baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premi Mobile untuk acara pembangunan nasional. Reformasi birokrasi ditujukan untuk:
- Memindah wewenang administratif ke eselon atas di Hierarchibirokrasi.
- Untuk menciptakan birokrasi menanggapi kepemimpinan pusat akan.
- Memperluas kewenangan pemerintah gres untuk mengkonsolidasikan kendali atas tempat-kawasan tersebut.
Birokrasi Era Reformasi
Masyarakat mengharapkan bahwa dengan reformasi, akan diikuti dengan pergantian besar dalam desain kehidupan di penduduk , bangsa dan negara, apakah itu dimensi politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya.
Perubahan dalam struktur, budaya dan paradigma birokrasi dalam bermasalah dengan penduduk begitu mendesak mengingat bahwa birokrasi telah menciptakan bantuan besar kepada terjadinya krisis Multidimensional yang terjadi hingga hari ini.
Harapan kinerja birokrasi berorientasi pelanggan, selaku birokrasi negara maju tampaknya sulit untuk diraih. Osborne dan Plastrik (1997) memberikan bahwa realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi negara meningkat sering kali berlawanan dari realitas sosial di penduduk di negara maju.
Realitas empiris juga berlaku untuk birokrasi pemerintahan, di mana birokrasi di negara meningkat saat ini sebanding dengan birokrasi yang dihadapi oleh para reformator di negara maju lebih dari sepuluh dekade yang kemudian.
Masalah birokrasi di negara berkembang, seperti merajalela korupsi, pengaruh kepentingan politik Partai, sistem patron-klien yang menjadi standar birokrasi, sehingga lebih banyak contoh perekrutan menurut hubungan eksklusif daripada aspek daya.
Serta birokrasi pemerintah yang dipakai oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari pekerjaan ialah beberapa fenomena birokrasi yang ditemukan di banyak negara meningkat , Kecenderungan birokrasi untuk menciptakan politik pada ketika reformasi tampaknya tidak sepenuhnya dihilangkan dari budaya birokrasi di Indonesia.
Perkembangan birokrasi kontemporer menunjukkan bahwa keangkuhan birokrasi sering masih terjadi. Brunei Gate dan Bulogpoort kasus tidak menunjukkan bahwa birokrasi terus mengalami aneka macam langkah-langkah yang tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan.
Birokrasi yang semestinya pada kenyataannya menjadi apolitis masih merupakan alat politik yang efektif untuk kepentingan golongan tertentu atau partai politik. Ada juga kecenderungan perangkat yang terjadi untuk menerima posisi atau posisi strategis dalam birokrasi, dipaksa untuk bermain dalam kekuasaan oleh UU KKN.
Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata merupakan lebih banyak didominasi perangkat birokrasi selama reformasi. Budaya kekuasaan yang sudah terbentuk sejak jaman dan birokrasi kolonial masih susah dihilangkan dari perilaku perangkat atau birokrasi pelayanan sipil.
Masih besar lengan berkuasa budaya birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi selaku penguasa dan penduduk selaku pengguna jasa selaku pihak yang berkonyok, bukan selaku pengguna jasa yang harus dilayani dengan baik, sudah mengakibatkan sikap pejabat birokrasi acuh tak acuh dan besar kepala penduduk .
Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa budaya kekuasaan, audiencemenjadi partai yang paling kurang mujur. Kekuatan budaya dalam birokrasi dominan sudah menjadikan pengabaian fungsi dan budaya Layanan birokrasi sebagai pramusaji penduduk .
Pada tingkat mempunyai aneka macam praktek penggelapan yang terjadi melalui birokrasi tanpa secara efektif dicegah. Penipuan yang dikerjakan birokrasi terhadap komunitas pemakai jasa menimbulkan penduduk selaku objek pelayanan yang mampu dimanfaatkan untuk kepentingan eksklusif petugas atau petugas birokrasi.
Ketidakefisienan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan publik terus terjadi selama reformasi. Birokrasi sipil ialah salah satu sumber ketidakefisienan administratif. Ketidakefisienan pelayanan publik dan publik dipandang selaku akibat dari keterlambatan dan kebocoran budget publik yang terus-menerus.
Banyaknya birokrasi sipil merupakan salah satu aspek yang berkontribusi terhadap ketidakefisienan Layanan birokrasi. Akhir dari layanan birokrasi tercermin dalam rentang waktu penyelesaian persoalan penduduk yang memerlukan mekanisme perizinan birokrasi, mirip pengelolaan sertifikasi lahan, IMB, HO dan sebagainya.
Sebagian besar birokrasi masih memiliki perkiraan bahwa eksistensi tidak diputuskan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa.
Persepsi masih memegang birokrasi yang berpengaruh adalah prinsip bahwa gaji yang diterima di hari ini dan usia bukan dari masyarakat, tetapi dari pemerintah, sehingga nilai bangunan tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap penduduk menciptakan birokrasi yang masayarakat adalah kebutuhan birokrasi, bukan sebaliknya.
Kecenderungan perilaku birokrasi tetap korup dan tidak mengganti budaya pelayanan kepada penduduk , yang menjadi semakin tampakselama reformasi. Birokrasi di Indonesia masih dikontrol oleh kekuatan begitu terbiasa untuk berperilaku buruk selama beberapa dekade, birokrasi tidak hanya dengan Kleptomania, namun juga anti-reformasi.
Kontraproduktif dalam birokrasi ini berpeluang peluangtransmisi ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah baik secara sentral maupun regional, baik di antara pejabat senior dan di antara kekuatan yang lebih rendah.
Masih belum efektif dalam menegakkan hukum dan pengendalian publik birokrasi, sehingga aneka macam tindakan penyimpangan yang dilaksanakan oleh peralatan birokrasi masih berlangsung.
Konsep Birokrasi Menurut Max Weber dan Martin Albrow
Birokrasi sebagai organisasi rasional
Birokrasi sebagai organisasi rasional sebagian besar mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan sebagai semuanya terukur secara niscaya dan terang.
Kajian sosial tidap pernah menciptakan sesuatu yang niscaya berdasarkan hipotesis yang diangkat. Birokrasi mampu dibilang selaku organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi.
Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan khususnya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks.
Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
Perbedaan dengan Weber yakni, jikalau Weber memaklumkan birokrasi selaku “organisasi rasional”, Albrow memaksudkan birokrasi sebagai “organisasi yang di dalamnya insan menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka.”
Birokrasi selaku Inefesiensi Organisasi
Birokrasi ialah antitesis (perlawanan) dari dari vitalitas administratif dan kretivitas manajerianl. Birokrasi juga dinyatakan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang condong ke arah infleksibilitas dan depersonalisasi.
Selain itu, birokrasi juga mengacu pada ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar.
Birokrasi terlalu percaya terhadap preseden (hukum yang dibentuk sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai permasalahan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi perjuangan, dan departementalisme.
Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak mampu memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri.
Birokrasi selaku kekuasaan yang dilaksanakan oleh pejabat.
Birokrasi ialah pelaksanaan kekuasaan oleh para eksekutif yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat.
Dalam pemahaman ini, pejabat mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan sesuatu. Juga, acap kali dikatakan birokrasi yakni kekuasaan para elit pejabat.
Birokrasi selaku manajemen negara (publik)
Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah.
Birokrasi merupakan metode manajemen, ialah struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam sebuah pemerintahan. Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.
Birokrasi sebagai administrasi yang dilakukan pejabat.
Birokrasi dianggap selaku suatu struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang melaksanakan otoritas keseharian menjadi bagian penting.
Staf-staf itu berisikan orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut selaku manajemen.
Birokrasi selaku suatu organisasi
Birokrasi ialah sebuah bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang telah disebut.
Birokrasi selaku masyarakat terbaru
Birokrasi selaku penduduk modern, mengacu pada sebuah keadaan di mana masyarakat tunduk terhadap aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi.
Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada hukum-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dibilang modern.
Karakteristik Birokrasi
- Adanya pembagian kerja yang jelas : Setiap peran yang dilaksanakan oleh pekerja secara formal di buat dan dikenal selaku peran pokok (Milikmu dan bukan milik orang lain) : Spesialisasi.
- Adanya hirarki Posisi : setiap posisi bawahan di kontrol dan di awasi oleh atasan. Rantai Perintah.
- Aturan Formal dan Regulasi : mengatur sikap pekerja secara samarata. Menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja. mengurangi ketidakpastian dari Performance kerja.
- Hubungan yang Impersonal : Para manejer tidak berkepentingan masalah personal karyawan. tidak ada ikatan emotional antara atasan dan bawahan. menjamin kejelasan posisi.
- Sepenuhnya memperkerjakan karyawan berdasar kompetensi tehnikal : kamu menemukan pekerjaan karena memang kamu mampu melakukan pekerjaan itu, bukan alasannya orang yang kamu tahu. patokan seleksi ketat. tak ada pengankatan dan pemberhentian secara suka-suka.
Fungsi Birokrasi
Berikut dibawah ini beberapa fungsi birokrasi, ialah:
- Administrasi
- Pelayanan
- Regulasi
- Pengumpulan Informasi
Tipe-Tipe Birokrasi
Birokrasi Tertutup
Reformasi mesti mengarah ke terbuka. Disini reformasi yang sesuai yaitu pogramatik, alasannya disini birokrasi-birokrasi mempunyai nilai-nilai tradisional yang kuat sehingga dia harus mampu menyesuaikan/membuat program sesuai kebutuhan masyarakat bukan bagaimana mencapai program itu.
Birokrasi adonan
Cocok melaksanakan reformasi teknis dan programatik, sebab disini mekanisme telah ada dan nilai-nila tradisional mulai memudar. Jadi diharapkan bagaimana metodenya dan programnya
Birokrasi Terbuka
Cocok reformasi procedural alasannya adalah aturan-hukum telah mulai tidak terperinci. Karena tidak ada spesifikasi yang terang dalam perekrutan pegawai.Kegagalan yang terjadi di Negara meningkat karena salah mengkaitkan antara tipe birokrasi dan tipe reformasi. Apa yang dipraktekkan tergantung pada kultur setempat disini tergantung pada rezim yang sedang dipraktekkan.
Contoh Birokrasi Adalah
Pembentukan Kabinet Dalam Demokrasi
alasannya dalam pembentukan kabinet ini ialah salah satu teladan birokasi yang dibuat membantu kinerja pemimpin kabinet dalam hal ini presiden dan di bentuk sesuai dengan keahlian masing – masing pola dalam kabinet indonesia maju ada menteri pertahanan yang menolong presiden dalam hal pertahanan sedangkan perekonomian terdapat bab sendiri.
Akhir Kata
Demikianlah ulasan dari pengajar.co.id tentang Birokrasi Adalah: Pengertian, Sejarah, Konsep, Karakteristik, Fungsi, Contoh, Tipe, biar mampu bermanfaat untuk anda.