Pada peluang kali ini pengajar.co.id akan membuat postingan mengenai Sistem Tanam Paksa : Pengertian, Latar Belakang, Ketentuan, Pelaksanaan, Tujuan, Contoh, Dampak, Ketentuan, Poster, yuk sama-sama kita bahas dibawah ini :
Pengertian Sistem Tanam Paksa
Apa sih yang dimaksud Tanam Paksa Secara sederhana, Tanam Paksa (cultuurstelsel) adalah sebuah tata cara atau peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda kepada penduduk untuk menanam tanaman tertentu yang sangat laris di pasaran internasional dan hasil tanamannya wajib diserahkan terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui perantara penguasa lokal.
Pada masa metode tanam paksa ini, para penduduk wajib menanam aneka tanaman diantaranya tebu, kopi, teh, dan nila alasannya tumbuhan-flora tersebut mempunyai nilai jual yang sungguh tinggi terutama dipasaran Eropa. Selain itu, sistem ini juga menertibkan perihal sistem pajak tanah yang mesti dibayar dalam bentuk hasil bumi penduduk setempat. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem VOC yang dijalankan di Jawa Barat, dengan sistem pajak tanah. Sistem ini adalah ialah hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh Van den Bosch yang pada waktu itu menjabat selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Latar Belakang Tanam Paksa
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia antara lain yakni sebagai berikut:
- Dimana anggaran belanja di Negara Belanda pada waktu itu mengalami defisit balasan terjadi Perang Kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro yang banyak menghabiskan ongkos.
- Dimana suasana pemerintahan antara tahun 1816-1830 di Jawa banyak yang gagal menghasilkan laba dan pundi-pundi bagi Negara induk.
- Dimana Perdagangan dan pelayaran Belanda lewat perusahaan N.H.M (Nederlansche Hwendels Maatschappij) yang diresmikan tahun 1824 mengalami kemunduran. Perusahan tersebut menanggulangi perdagangan, pembuatan kapal, dan pemberian kredit terhadap pihak lain dengan maksud untuk membangun kembali perekonomian Negeri Belanda.
Ketentuan Pokok Sistem Tanam Paksa
Adapun ketentuan pokok dari tata cara tanam paksa di Indonesia dikelola dalam Lembaran Negara Belanda (Staatsblad) No 22 tahun 1834. Peraturan tersebut berbunyi:
- Penduduk wajib menanami seperlima tanahnya dengan tanaman yang diwajibkan oleh pemerintah.
- Tanah tersebut dibebaskan dari tuntutan pajak tanah.
- Tanah akan dilakukan selama seperlima tahun (66 hari dalam setahun)
- Segala resiko penanaman ditanggung oleh pemerintah.
- Hasil dari tanaman yang diwajibkan ini harus diangkut sendiri ke pabrik dan mendapat ganti rugi dari pemerintah.
- Kelebihan dari hasil yang diwajibkan akan diganti sepenuhnya oleh pemerintah.
- Waktu menaman tumbuhan wajib ini dilarang lebih usang dari pekerjaan menaman padi.
- Bagi mereka yang tidak mempunyai tanah akan diwajibkan melakukan pekerjaan di perkebunan milik pemerintah lebih dari 60 hari.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa tidak terlampau memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan membebani orang. Kehadiran cultuur Procent dalam hal upah yang diberikan terhadap penguasa pribumi atas dasar besar kecilnya setoran ternyata menjadi beban bagi rakyat. Dalam rangka mengembangkan upah yang diterima, para penguasa pribumi mencoba untuk meningkatkan setoran, maka penggelapan penyimpangan, mirip berikut :
- Tanah yang ditawarkan melebihi 1/5, adalah 1/3 bahkan 1/2, ada secara keseluruhan, sebab seluruh desa dianggap subur untuk flora wajib.
- Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
- Pekerjaan yang harus dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.
- Waktu yang dibutuhkan melampaui waktu penanaman padi.
- Bekerja di perkebunan atau di pabrik, menjadi lebih sukar ketimbang di sawah.
- Hasil kelebihan mesti dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan
Tujuan Tanam Paksa
Sistem tanam paksa, yang bertujuan untuk menghasilkan pemasukan besar dan memiliki kewajiban untuk menanam flora yang dijual dan diperlukan di pasar Eropa. Contohnya termasuk kopi, teh, tebu, nila, kayu bagus dan kapas.
Contoh Penyimpangan Tanam Paksa di Indonesia
Banyak sekali Penyimpangan yang ditimbulkan dalam tanam paksa yang memberatkan rakyat. Contoh penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan metode tanam paksa ini yakni sebagai berikut:
- Tanah yang dipakai untuk tanam paksa dalam praktiknya melampaui dari seperlima, hingga ada yang setengahnya.
- Tanah yang ditanami diputuskan oleh pemerintah ternyata masih dikenai pajak.
- Tanah yang diseleksi lazimnya tanah yang subur, sedangkan yang tidak subur untuk digunakan rakyat.
- Lamanya bekerja melampaui waktu yang targetkan, sehingga waktu kerja yang diharapkan rakyat untuk nafkahi keluarga kian berkurang
- Panen yang gagal, walaupun bukan sebab kesalahan rakyat, pada praktik yang bahu-membahu mejadi tanggungan rakyat.
- Adanya suatu tata cara cultuurprocenten(kado) terhadap pemerintah lokal pengawas bupati dan kepala desa yang sukses atau melebihi target bikinan yang dibebankan terhadap tiap desa. Hal ini sangat membebankan rakyat banyak.
Dampak dari Sistem Tanam Paksa di Indonesia
Pelaksanaan tata cara tanam paksa di Indonesia banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan condong terjadi eksploitasi agrarisyang hebat. Oleh sebab itu, tata cara ini mengakibatkan imbas selaku berikut:
- Sawah ladang menjadi tidak terurus karena rakyat diwajibkan kerja rodi secara berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
- Beban rakyat semakin sukar dan berat alasannya adalah mesti menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengeluarkan uang pajak, mengikuti kerja rodi atau paksa, dan menanggung risiko kalau gagal panen
- Karena beragam beban menjadikan tekanan fisik dan mental yang sungguh berkepanjangan.
- Timbulnya kemiskinan yang semakin merajalela dimana-mana.
- Timbulnya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka maut meningkat sangat tajam.
Ketentuan Sistem Tanam Paksa
- Warga harus menanam seperlima dari daerah tersebut dengan yang wajib.
- Tanah ditanam yakni wajib, bebas pajak.
- Waktu yang dihabiskan untuk panen wajib tidak melebihi penanaman padi.
- Jika harga panen sehabis pemasaran yakni wajib, jumlah pajak properti melampaui, surplus akan dikembalikan terhadap penduduk.
- Kegagalan Panen tanaman wajib bukan salah penduduk, tetapi ialah tanggung jawab pemerintah Belanda
- Para penduduk dari pekerjannya dipimpin oleh penguasa pribumi, sementara pegawai Eropa sebagai pengawas, pemungut dan pengangkut.
- Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan pekerjaan dan menerima upah sebesar seperlima (66 hari).
Poster Tanam Paksa
- Gambar 1
- Gambar 2
- Gambar 3
Demikianlah postingan tentang Sistem Tanam Paksa : Pengertian, Latar Belakang, Ketentuan, Pelaksanaan, Tujuan, Contoh, Dampak, Ketentuan, Poster dari pengajar.co.id semoga berfaedah.